Provinsi Kepulauan Riau Rabu, Okt 22 2008 

Pembentukan

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 yang merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia.

Ibukota Pemerintahan

Tanjung Pinang

Kepala Pemerintahan

  1. H. Ismeth Abdullah 2002 – sekarang

Wilayah Administrasi

  1. Kabupaten Karimun
  2. Kabupaten Kepulauan Riau
  3. Kabupaten Lingga
  4. Kabupaten Natuna
  5. Kota Batam
  6. Kota Tanjung Pinang

Provinsi Riau Rabu, Okt 22 2008 

Pembentukan

Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Perjuangan untuk pendirian Provinsi Riau memakan waktu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958).

Ibukota  Pemerintahan

Pekanbaru

Kepala Pemerintahan

  1. Mr. S.M. Amin Periode 1958 – 1960
  2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 – 1966
  3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 – 1978
  4. Hr. Subrantas.S Periode 1978 – 1980
  5. H. Prapto Prayitno (Plt) 1980
  6. H. Imam Munandar Periode 1980 – 1988
  7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988
  8. Atar Sibero (Plt) 1988
  9. H. Soeripto Periode 1988 – 1998
  10. H. Saleh Djasit Periode 1998 – 2003
  11. H.M. Rusli Zainal Periode 2003 – sekarang

Wilayah Administrasi

  1. Kabupaten Bengkalis
  2. Kabupaten Inderagiri Hilir
  3. Kabupaten Inderagiri Hulu
  4. Kabupaten Kampar
  5. Kuantang Singingi,
  6. Kabupaten Pelalawan
  7. Kabupaten Rokan Hilir
  8. Kabupaten Rokan Hulu
  9. Kabupaten Siak
  10. Kota Dumai
  11. Kota Pekanbaru

Berapakah Jumlah Propinsi di Indonesia saat ini?? Rabu, Jun 4 2008 

Rangkuman Propinsi yang ada di Indonesia beserta link ke situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah. Secara umum Provinsi memiliki domain .go.id yang merupakan domain khusus untuk instansi pemerintahan Indonesia dan hanya situs Provinsi Bengkulu yang menggunakan domain .net

Sewaktu artikel ini ditulis, situs Pemerintah Provinsi Lampung dikategorikan sebagai situs yang berbahaya oleh www.google.com, dan setelah dicoba mengaksesnya, avast mendeteksi keberadaan malware di situs resmi pemerintahan ini, dengan demikian link ke situs resmi Provinsi Bengkulu terpaksa ditiadakan.

  1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam – Website
  2. Provinsi Sumatera Utara – Website
  3. Provinsi Sumatera Barat – Website
  4. Provinsi RiauWebsite
  5. Provinsi Kepulauan RiauWebsite
  6. Provinsi Jambi – Website
  7. Provinsi Sumatera Selatan – Website
  8. Provinsi Bangka Belitung – Website
  9. Provinsi Bengkulu – Website
  10. Provinsi Lampung – Website
  11. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta – Website
  12. Provinsi Banten – Website
  13. Provinsi Jawa Barat – Website
  14. Provinsi Jawa Tengah – Website
  15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – Website
  16. Provinsi Jawa Timur – Website
  17. Provinsi Bali – Website
  18. Provinsi Nusa Tenggara Barat – Website
  19. Provinsi Nusa Tenggara Timur – Website
  20. Provinsi Kalimantan Barat – Website
  21. Provinsi Kalimantan Tengah – Website
  22. Provinsi Kalimantan Selatan – Website
  23. Provinsi Kalimantan Timur – Website
  24. Provinsi Sulawesi Utara – Website
  25. Provinsi Gorontalo – Website
  26. Provinsi Sulawesi Barat – Website
  27. Provinsi Sulawesi Tengah – Website
  28. Provinsi Sulawesi Selatan – Website
  29. Provinsi Sulawesi Tenggara – Website
  30. Provinsi Maluku – Website
  31. Provinsi Maluku Utara – Website
  32. Provinsi Papua – Website
  33. Provinsi Papua Barat – Website

Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan Senin, Jun 2 2008 

Bahan Pengajaran Kependudukan dan Keluarga Brencana yang disusun oleh Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN

Rangkuman

Masalah kependudukan adalah suatu masalah yang dihadapi semua bangsa. Masalah yang dianggap mendesak adalah perkembangan penduduk. Banyak teori-teori dikemukakan oleh para ahli yang menaruh perhatian terhadap perkembangan penduduk. Teori-teori tersebut pada hakekatnya mencari pemecahan tentang perkembangan penduduk yang cenderung meningkat lebih cepat dari pada kebutuhan hidup. Orang yang petama-tama mengemukakan teorinya yang menyatakan bahwa jumlah penduduk cenderung meningkat secara deret ukut sedangkan kebutuhan hidup riil dapat meningkat secara deret hitung.
Untuk mengurangi kegoncangan dan kepincangan terhadap perbandingan antara penduduk dan makanan, Malthus mempunyai dua jalan yaitu preventive checks dan positive checks.
Teori Malthus mengandung beberapa kelemahan, akan tetapi bagaimanapun juga menarik perhatian dunia.
Hal itu disebabkan Malthuslah yang mula-mula membahas persoalan penduduk secara ilmiah.

Sumber tertanggal 01 Juni 2008 : http://www.bkkbn.go.id/ditfor/program_detail.php?prgid=123

Dowload Materi Selengkapnya – Sejarah Keluarga Berencana (pdf-152kb)

Diproteksi: Nilai Program MSc Selasa, Mei 27 2008 

Tulisan ini dilindungi kata sandi. Untuk melihatnya mohon masukkan sandi Anda di bawah ini:


Halaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.